Studi Banding DPR? Perlu ga sih??

By : Sobrina Fitriyah Ch

Rencana pemerintah menaikan anggaran Studi Banding DPR di protes oleh banyak pihak. Pimpinan DPR dan fraksi mengatakan bahwa mereka akan mengurangi jumlah DPR yang studi banding. Tujuannya adalah agar dapat mengurangi anggaran kegiatan tersebut. Rencananya pada bulan April-Mei anggota DPR akan berangkat ke Asia, Eropa dan Amerika, namun belum ada kejelasan mengenai rencana ini. Menurut FITRA APBN  studi banding DPR pada tahun 2011 adalah Rp 105.924.908.000, anggaran ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 170.351.584.000. Tapi rupanya rancangan APBN 2011 mengalami perubahan menjadi Rp 301.749.762.000. Dan menurut laporan BURT tentang rancangan anggaran DPR 2012, jumlah APBN 2012 sebesar Rp 541.281.735.000.

Sebenarnya perlu tidak studi banding bagi anggota DPR? Pertanyaan ini sering ditujukan pada pemerintah. Apakah dengan studi banding maka kualitas negeri akan semakin maju? Apakah dengan hal ini maka Indonesia dapat menjadi Negara yang makmur, sejahtera? Kegiatan tersebut tidak akan berpengaruh pada kemajuan negeri, kegiatan ini bertujuan untuk melihat kemajuan Negara lain namun ternyata hal ini dijadikan ajang untuk berpesiar dan menghabiskan anggaran negara. Rencana kenaikan anggaran pun, adalah solusi yang paling buruk, mengapa? Karena kenaikan anggaran akan menghabiskan dana Negara sehingga Negara semakin miskin. Sungguh mirisnya pemerintah tidak berfikir panjang untuk hal ini. Mereka tidak melihat rakyatnya yang mengalami kemiskinan, mereka oun tidak melihat berapa banyaknya hutang yang dimiliki Indonesia. Pemerintah yang seharusnya memimpin Negara untuk mensejahterakan rakyat, justru bersenang-senang diatas penderitaan rakyatnya. 

Kenapa pemerintah tidak memikirkan rakyatnya terlebih dahulu, daripada mengurusi Negara yang memang sudah berantakan. Jadi, seharusnya pemerintah bisa mengutamakan hal yang lebih penting dahulu, dibandingkan studi banding DPR yang menghabiskan banyak anggaran. Semua ini merupakan kesalahan individunya sendiri yang tidak amanah mengemban kepercayaan dan system yang ada di Indonesia. System yang menerapkan kebebasan, sehingga tidak adanya keadilan dalam Negara ini. Jadi seharusnya kita dapat memilih pemimpin yang amanah, jujur dan bertanggung jawab serta merubah system yang ada saat ini.